Your Future Architect : 2011

Selasa, 20 Desember 2011

UU Perburuhan No.12 Th 1964 tentang PHK

bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang di samping tani harus menjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadisoko-guru masyarakat adil dan makmur, seperti tersebut dalam Manifesto Politik,beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-undang tentang PemutusanHubungan Kerja di Perusahaan Swasta

Pemutusan hubungan kerja dilarang:

a. selama buruh berhalanganmenjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selamawaktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus

b. selama buruh berhalanganmenjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yangditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadatyang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Namun, tidak ada jaminan perusahaan selalu berhasil dalam bisnis. Untuk menjalankan operasinya, perusahaan harus untung. Dengan keuntungan ini, perusahaan dapat beroperasi normal dan berkembang.

Tidak semua perusahaan berujung dengan kesuksesan, perusahaaan pun bisa merugi. Pada kondisi ini, pimpinan perusahaan bisa membuat beberapa opsi untuk menyelamatkan perusahaan. Dan salah satu opsi adalah melakukan PHK dengan alasan efisiensi.
Tetapi ada ketentuan-ketentuan suatu perusahaan negri/swasta untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut. Maka UU Perburuhan No.12 Th 1964 diharapkan menjadi pedoman yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini.

Hukum Perikatan - Perjanjian

- Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
- Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa,dan perjanjian pinjam-meminjam.

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu :
1. Perjanjian Konsensuil
Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian Riil
Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
3. Perjanjian Formil
Adalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Perikatan hapus:
1. pembayaran
2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. pembaruan utang
4. perjumpaan utang atau kompensasi
5. percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang
6. kebatalan atau pembatalan
7. berlakunya suatu syarat pembatalan, karena lewat waktu.

ASAS-ASAS PERJANJIAN
Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. di dalam hukum perjanjian terdapat sepuluh asas yaitu :

1). Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak)
Menurut asas ini para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu. Tetapi kebebasan itu ada pembatasannya :
(1) perjanjian yang dibuat meskipun bebas tetapi tidak dilarang undang-undang,
(2) tidak bertentangan dengan undang- undang,
(3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum

2). Asas konsensualime
perjanjian itu telah dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian.

3). Asas kepercayaan

4). Asas kekuatan mengikat
setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

5). Asas persamaan hukum

6). Asas keseimbangan

7). Asas kepastian hukum

8). Asas moral

9). Asas kepatutan

10). Asas kebiasaan

Undang- Undang No.4 Th 1992 tentang Pemukiman

- Rumah: bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga

- Perumahan: kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan

- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Tujuan :
a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat ;
b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
dan teratur ;
c. memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional ;
d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Perumahan dan pemukiman di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan pembangunannya, baik di kota maupun di desa. Masih banyak pemukiman-pemukiman warga yang jauh dari kata layak. Untuk menciptakan sistem penataan pemukiman yang baik perlu diperhatikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Dengan dibuatnya Undang-undang no.4 tentang pemukiman ini diharapkan menjadi pedoman pemerintah untuk mengatur sistem pemukiman di kota maupun di desa-desa.
Namun dengan berjalannya waktu, masih banyak pemukiman-pemukiman kumuh dan liar berada di kota-kota besar salah satunya seperti Jakarta. Masalah kepemilikan lahan bangunan masih menjadi topik yang sulit diselesaikan permasalahannya. Kurangnya pemecahan solusi untuk penduduk yang kurang mampu agar memiliki hunian yang layak huni dan ekonomis. Agar tidak menempati lokasi-lokasi yang seharusnya tidak digunakan sebagai pemukiman warga. Diharapkan pemerintah dapat lebih tegas menyikapi masalah-masalah yang terjadi ini.

Undang – Undang dan Peraturan Pembangunan Nasional

- Ruang: wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan tempat dimanas manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.

- Tata Ruang: wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

- Penataan Ruang: proses perencanaan tata ruang

- Rencana Tata Ruang: hasil perencanaan tata ruang

PENATAAN RUANG BERASASKAN

- Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu
- Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum

PENATAAN RUANG BERTUJUAN

- Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
- Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya
- Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas

UU No.24 Th.1992 tentang tata ruang

Dengan makin banyaknya kebutuhan ruang terhadap pemukiman penduduk, bisnis, industri, pariwisata dan sebagainya, pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan UU No.24 Th.1992 tentang tata ruang. Yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Undang-undang ini berisikan mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, rencana tata ruang, wewenang dan pembinaan, dan ketentuan peralihan.

Sabtu, 08 Oktober 2011

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

Pengertian Hukum

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komperhensif. Demikian pula Mr. Dr. Kisch mengatakan bahwa oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh panca inder, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yangb memuaskan umum.

Pengertian Pranata

sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat; institusi;

Pengertian Pembangunan

Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah, 1967).

kegiatan pembangunan memiliki 4 unsur pokok, yaitu, manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi. Pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks mengalami proses perubahan dari yang sederhana sampai yang rumit.

Dapat disimpulkan bahwa, pranata pembangunan bidang arsitektur merupakan interaksi/hubungan antar individu/kelompok dalam kumpulan dalam kerangka mewujudkan lingkungan binaan. Interaksi ini didasarkan hubungan kontrak. Analogi dari pemahaman tersebut dalam kegiatan yang lebih detil adalah interaksi antar pemilik/perancang/pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim. Dalam kegiatannya didasarkan hubungan kontrak, dan untuk mengukur hasilnya dapat diukur melalui kriteria barang public.

Pranata dibidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan system, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda sehingga menciptakan anomali yang berbeda juga sesuai dengan kasus masing-masing.

Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, maka ada cara teknik dan tahapan metoda untuk berproduksi dalam penciptaan ruang. Misalnya secara hirarki dapat disebutkan ‘ruang tidur’ yaitu sebagai ruang untuk istirahat, sampai dengan ‘ruang kota’ sebagai ruang untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya. Secara fungsi ruang memiliki peran yang berbeda menurut tingkat kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti ruang makan, ruang kerja, ruang baca, dan seterusnya. Secara structural ruang memiliki pola susunan yang beragam, ada yang liniear, radial, mengelompok, dan menyebar. Estetika adalah pertimbangan penciptaan ruang yang mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, dan keindahan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan dalam pembangunan menjadi semakin kompleks. Artinya ruang yang dibangun oleh manusia juga mengalami banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah persoalan mekanisme/ikatan/pranata yang menjembatani antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Masalah kepranataan ini menjadi penting karena beberapa hal akan menyebabkan turunnya kualitas fisik, turunnya kualitas estetika, dan turunnya kuantitas ruang dan materinya, atau bahkan dalam satu bangunan akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas bangunan tetapi biaya tetap atau menjadi berlebihan.

Pranata Pembangunan Bidang Arsitektur (Gedung/Bangunan)

Dalam penciptaan ruang bangunan dalam dunia profesi arsitek ada beberapa aktor yang terlibat dan berinteraksi, yaitu pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya. Keterkaitan antar aktor dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan mengalami pasang surut persoalan, baik yang disebabkan oleh internal didalamnya atau eksternal dari luar dari ketiga fungsi tersebut. Gejala pasang surut dan aspek penyebabnya tersebut mengakibatkan rentannya hubungan sehingga mudah terjadi perselisihan, yang akibatnya merugikan dan/atau menurunkan kualitas hasil.

Pranata yang telah disahkan menjadi produk hukum dan merupakan satu kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri merupakan pola keterganungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolekstif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan.

Elemen kebijakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai suatu kerangka legal formal yang memberikan arah bagi rencana tindak operasional bagi pihak-pihak terkait yang diatur oleh kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan merupakan kesatuan perangkat hokum antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya memiliki hubungan keterikatan.

Ada lima tahapan untuk memahami proses kebijakan publik itu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu tahap agenda permasalahan, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Kenyataan yang terjadi antara kebijakan yang dikeluarkan dengan hasil yang akan diharapkan terdapat penyimpangan, terdapat penyalahgunaan, dan terdapat inkonsistensi.

http://eprints.undip.ac.id/27117/1/172-BA-FT-2007.pdf

http://mantanresidivis.wordpress.com/tag/pengertian-pembangunan/

http://www.lbh-makassar.org/?p=3065

Minggu, 05 Juni 2011

Partai Politik di Indonesia

Terjadi banyak perubahan besar pada perkembangan partai politik di Indonesia.

Pada pemilu tahun 1955 diikuti oleh 172 partai politik Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%),NU (18,4%), dan PKI (15,4%).

Pada tahun 1971 jumlah partai politik yang berpartisipasi pada pemilu tahun itu berkurang menjadi hanya 10 yaitu:

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:

pada tahun 1999 mulai banyak lagi parpol yang mengikuti pemilu, diantaranya:

1.	Partai Indonesia Baru
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia
3.	Partai Nasional Indonesia - Supeni
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6.	Partai Ummat Islam
7.	Partai Kebangkitan Ummat
8.	Partai Masyumi Baru
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Partai Abul Yatama
13.	Partai Kebangsaan Merdeka
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Rakyat Demokratik
17.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18.	Partai Katolik Demokrat
19.	Partai Pilihan Rakyat
20.	Partai Rakyat Indonesia
21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22.	Partai Bulan Bintang
23.	Partai Solidaritas Pekerja
24.	Partai Keadilan

25.	Partai Nahdlatul Ummat
26.	Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28.	Partai Republik
29.	Partai Islam Demokrat
30.	Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32.	Partai Demokrasi Indonesia
33.	Partai Golongan Karya
34.	Partai Persatuan
35.	Partai Kebangkitan Bangsa
36.	Partai Uni Demokrasi Indonesia
37.	Partai Buruh Nasional
38.	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39.	Partai Daulat Rakyat
40.	Partai Cinta Damai
41.	Partai Keadilan dan Persatuan
42.	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43.	Partai Nasional Bangsa Indonesia
44.	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46.	Partai Nasional Demokrat
47.	Partai Ummat Muslimin Indonesia
48.	Partai Pekerja Indonesia

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:

1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat
3.	Partai Bulan Bintang
4.	Partai Merdeka
5.	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9.	Partai Demokrat
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

13.	Partai Amanat Nasional
14.	Partai Karya Peduli Bangsa
15.	Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Partai Keadilan Sejahtera
17.	Partai Bintang Reformasi
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Partai Damai Sejahtera
20.	Partai Golongan Karya
21.	Partai Patriot Pancasila
22.	Partai Sarikat Indonesia
23.	Partai Persatuan Daerah
24.	Partai Pelopor